Pneumonia Jadi Momok Balita, Dinkes Jatim: Perlu Prioritas Dukungan Semua Bagian

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Penyakit ISPA/Pneumonia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat pada Indonesia terutama pada balita. Aib ISPA/Pneumonia yang dihadapi termasuk aib serius yang berpotensi menyebabkan kematian bayi/balita. Selama tahun 2015 tersedia 922. 000 balita meninggal karena pneumonia.

Data WHO menyebutkan bahwa Pneumonia merupakan penyebab 15% kematian balita di dunia. Sementara di Indonesia, Pneumonia merupakan penyebab kematian bagian 2 terbesar setelah diare. Radang paru-paru masih menjadi penyebab kematian terbesar bayi dan balita lebih penuh dibanding dengan gabungan penyakit AIDS, malaria dan campak.  

Menurut masukan Sistem Registrasi Sampel Indonesia, Balitbangkes, 2014, Pneumonia merupakan penyebab 12, 6 persen  kematian balita. Diperkirakan 23 balita meninggal setiap jam dengan 2-3 orang diantaranya karena Pnemonia.

Faktor risiko terhadap timbulnya ISPA antara lain kurangnya pemberian ASI eksklusif, gizi buruk, polusi suasana dalam ruangan, berat badan budak lahir rendah (BBLR), kepadatan penduduk serta imunisasi campak.

Menurut data Dinkes Jatim, penemuan kasus Pneumonia balita di Jawa Timur sampai kamar september tahun 2020 sebesar 30, 09%. Angka tersebut masih jauh dari target 60%.

Sedangkan prosentase untuk kab/kota yang 50% puskesmasnya menyelenggarakan pemeriksaan dan tatalaksana standart  sejumlah 86, 84% di mana angka ini sudah mencapai target nasional 50%.  

“Melihat besarnya permasalahan Radang paru-paru tersebut, seharusnya program ini menjelma salah satu prioritas yang menetapkan mendapatkan dukungan semua pihak, ” terang Kadinkes Jatim, dr Herlin Ferliana, Jumat (20/11/2020).  

Dukungan Dinkes Jatim sendiri antara lain melaksanakan komitmen yang kuat, kesinambungan pendanaan, mengintegrasikan kegiatan ISPA/Pneumonia ke di kegiatan MTBS dan penyakit peparu, tatalaksana sesuai SOP di wahana pelayanan kesehatan, membangun  jejaring dengan kuat di semua Fasyankes dalam wilayah kerjanya serta pencatatan & pelaporan yang valid, lengkap & tepat waktu. (*)