Pandemi dan Kepentingan Politik

TIMESINDONESIA, MALANG – Pada masa pandemi masyarakat dibuat ambigu oleh kebijakan kebijakan pemerintah, di mana setiap kebijakannya tak adanya fungsi pemerintah dalam peristiwa ini menangani semua ancaman dengan terjadi terhadap masyarakat, adanya kebijaksanaan yang berbeda beda di setiap daerah dengan pusat. Ini dengan menjadikan polemik bagi masyarakat ataupun menjadi opini masyarakat bahwa pamdemi ini tidak lain dan tak bukan hanya sebatas politik sama.

Jika kita melihat sektor pendidikan dalam Indonesia semua dilakukan dengan jalan online, padahal tidak terlalu efisien, mulai dari keluhan fasilitas awak semisal android alat agar mampu mengikuti pelajaran online, bahkan sebab ketersediaan jaringan, karena kita cakap bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi akses jaringan tidak semuanya tersedia di setiap daerah, maka untuk saat ini pendidikan pada Indonesia ini masih belum dapat dipastikan baik dan merata dengan cara yang dilakukan dengan cara online.

Dari sektor ekonomi kita lihat banyak sekali yang dirugikan,   terutama UMKM. Bahkan semua kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah, terlalu banyaknya perusahaan yang mem-PHK karyawannya, dan kasus yang asing lain akibat pandemi ini. Lantas mau samapai kapan masyarakat Indonesia harus menerima nasib yang tak pasti ini, sedangkan mereka kudu bertahaan hidup dan memenuhi semua kebutuhannya.

Pilkada dalam Cekaman Corona

Sangat miris rasanya jika pilkada merupakan kewajiban yang tidak bisa ditunda, bahkan dibandingkan dengan keselamatan, pendidikan, ibadah dan mencari makan masih lebih penting pelaksanaan pilkada bagi pemerintah. Padahal sudah penuh kalangan yang mengomentari terkait dengan keputusan pemerintah untuk tetap meneruskan pilkada serentak karena dianggap pengamalan pilkada tidak terlalu penting dibandingkan keselamatan nyawa masyarakat Indonesia.

Keputusan pemerintah tentang pilkada banyak menimbulkan anti padahal dua organisasi besar di Indonesia sudah sepakat agar pilkada serentak yang akan dilaksanakan desember agar diundur sampai dengan kedudukan pandemi membaik. Namun hal itu tak dihiraukan oleh pemerintah secara alasan pelaksanaan pilkada tetap menggembala protokol kesehatan yang sangat cermat, lantas dimana letak keseriusan pemerintah dalam melawan pandemi corona ini.

Kita lihat bahkan sebelum adanya pengamalan pilkada kasus virus corona tetap meningkat, padahal pemerintah juga seakan akan sangat disiplin dalam mengerjakan pandemi ini, bayangkan apalagi belakang pelaksanaan pilkada dimana banyaknya kelompok masyarakat untuk berbondong bondong ke TPS tentu hal ini sangat dikhawatirkan. Bukannya pemerintah mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus corona tapi malah seakan akan meberi ruang untuk terjadinya peningkatan kasus corona secara diadakannya pesta demokrasi ini (pilkada serentak).

Lagi pula Efisiensi pilkada di saat pandemi ini sangat diragukan, terutama dalam hal anggaran, tentu anggaran bertambah setidaknya untuk menutup persyratan protokol kesehatan di mana panitia mungkin harus menyiapkan seluruh macam alat APD mulai dari masker hansanitizer dll. Ini kemaluan perhatian dan pengawasan lebih dari masyarakat jangan sampai yang muncul sedikit tapi yang milih bertambah banyak, kemudian anggaran yang seharusnya dibelanja akan tetapi tidak ada manfaat nantinya.

Ini butuh perhatian basi penuh untuk memastikan berjalannya pilkada yang sehat dan tetap di kondisi menjaga agar pilkada tak menjadi cela baru dalam meningkatnya kasus positif corona di Nusantara.

***

*) Oleh: Abdillah Zain, Konsultan Politik Muda.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesIndonesia. co. id

*) Kopi TIMES atau ruangan opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah suntuk 4. 000 karakter atau kira-kira 600 kata. Sertakan riwayat tumbuh singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesIndonesia. co. id

*) Redaksi berhak tidak menatangkan opini yang dikirim.