Koalisi Mahasiswa Brawijaya: UU Cipta Kerja Tak Boleh Diberlakukan

TIMESINDONESIA, MALANG – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) MENODAI telah mengesahkan Omnibus Law dengan didalamnya berisi UU Cipta Kegiatan pada Senin (05/10/2020). Namun, pengesahan itu menuai kontra dari masyarakat. Salah satunya, aliansi mahasiswa Brawijaya .   Mereka memberikan penjelasan sikap atas pengesahaan Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (06/10/2020).

Aliansi Mahasiswa Brawijaya melihat pemerintah dan DPR mengabaikan suara masyarakat dalam pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Karena undang-undang tersebut dapat memberikan ancaman keberlangsungan hidup setiap kalangan kelompok.

Kepala Eksekutif Mahasiswa UB Muhammad Farhan Aziz mengungkapkan tujuan dari mosi tidak percaya ini agar RUU Cipta Kerja tak diberlakukan. Undang-undang tersebut dianggap memberatkan sebelah pihak.

“Bila kita lihat isi undang-undangnya hampir 90% berisikan pihak pengusaha & 10% hanya untuk masyarakat, ” ungkap Presiden Eksekutif Mahasiswa UB

Selain itu, aksi untuk menyuarakan usul tidak percaya akan terus dijalankan setiap harinya. Aksi dilakukan dengan cara menyebarkannya melalui media baik.

“Kami pun sudah menyuarakannya juga dalam Internasional dan mendapat respon yang baik, ” tegasnya

Aliansi Mahasiswa Brawijaya pun melakukan tindakan ini untuk mengulur waktu agar UU itu tidak diberlakukan. Nomor pada peraturan tersebut memang belum ada, tetapi peraturannya tetap dapat dilaksanakan.

“Saya berniat akan ada undang-undang yang dapat membatalkan UU Cipta Kerja tersebut, ” ungkap Presiden EM UB Muhammad Farhan Aziz mewakili Aliansi Mahasiswa Brawijaya. (*)