Pilkada Serentak 2020 Rawan Covid-19, Bawaslu Banyuwangi Minta Parpol Tak 'Lebay'

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Meningkatnya angka urusan Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi mendaulat Pilkada Serentak 2020 ini mengharukan penularan virus secara massal. Buat mencegah risiko ini, Bawaslu Banyuwangi meminta seluruh partai politik dan tim pendukung tidak lebay ataupun berlebihan dalam mengerahkan massa.

Untuk itu, secara tegas Bawaslu telah bersurat kepada seluruh parpol dan KPU setempat. Isinya, imbauan agar era penetapan calon dan pengundian nomor urut paslon nanti tidak melibatkan massa dalam jumlah banyak.

“Ada 11 poin yang kita minta kepada parpol, timses paslon maupun KPU supaya bisa dilakukan bersama. Itu menyangkut keselamatan semua, maka dari itu dalam Pilkada ini semua harus tertib aturan pencegahan, ” kata Komisioner  Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid, Selasa (22/9/2020).

Melihat jumlah pengikut yang dikerahkan pada saat tahapan pendaftaran tempo lalu, kedua paslon Bupati dan Wakilnya dinilai silih berlomba-lomba memamerkan kekuatan dukungan. Mirisnya, banyak tim pendukung yang masih mengabaikan aturan pencegahan penularan Covid-19.

“Tentu ini sangat rentan menjadi klaster baru penularan Covid-19. Kita tidak ingin itu terjadi. Untuk tersebut, kita minta masing-masing bapaslon agar tidak membawa masa pendukungnya, menetapkan menekan laju penyebaran virus, ” jelas Hasyim.

Jika dilihat dari bentuk, kedua paslon merupakan sosok dengan familiar bagi publik. Relasi serta lingkungan sosialnya pun juga tak lepas dari sejumlah pejabat tadbir. Untuk itu Bawaslu mengingatkan supaya kedua paslon tidak melakukan mobilisasi aparatur sipil negara.

“Juga tidak membawabawa pihak-pihak yang dilarang dalam susunan kegiatan tersebut, seperti ASN, TNI/POLRI. Pasangan calon tidak diperbolehkan memakai fasilitas Negara dalam urusan ini, ” katanya.

Selain itu, sesuai UU No  6 tahun 2018 dan UU No  6 tahun 2020, KPU harus memastikan seluruh persyaratan bakal pasangan calon terpenuhi.   Dalam rangka mencegah penyebaran pagebluk Covid-19, KPU harus  menerapkan aturan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar saat penetapan dan pengundian nomor urut paslon nanti.

“Kita pula meminta KPU agar memperhatikan penyekatan jumlah orang yang ikut dan didalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk di sungguh ruangan, ” tegasnya.

Data Gugus Perintah Banyuwangi, per tanggal 21 September 2020 menunjukkan angka penularan Covid-19 sebanyak 1. 160 orang. Yang mana, 202 orang sedang dirawat serta 57 meninggal dunia. Sebanyak 901 orang telah dinyatakan sembuh.

Seiring meningkatnya kurva penularan tersebut, Bawaslu mengajak semua pihak untuk ikut berhubungan menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 ini.

“Bawaslu Banyuwangi berkoordinasi dengan bagian Kepolisian, Satpol PP dan Rangkai Tugas Covid-19. Untuk memastikan susunan kegiatan penetapan dan pengundian cetakan urut pasangan calon berjalan membantu dan terbebas dari risiko penularan, ” katanya terkait risiko Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Banyuwangi. (*)