KPU RI Respons Desakan Pelaksaan Pilkada Serentak 2020 Ditunda

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisioner KPU RI I Memuja Kade Wiarsa Raka Sandi mengucapkan, keputusan terkait desakan Pilkada Serentak 2020 ditunda tidak dapat diambil sebab KPU RI saja, melainkan harus disetujui bersama pemerintah dan DPR RI.

Dia mengatakan itu sebagai simpulan atas banyaknya desakan dari kelompok yang meminta pelaksanaan Pilkada Spontan 2020 ditunda. Penundaan itu menyusul situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum terkendali. Opsi janji Pilkada 2020 karena Covid-19 kendati telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2020.  

“Kita lihat dari aspek hukum sebetulnya telah diatur mekanismenya di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dengan kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020. Maka, institusi yang berwenang mengambil keputusan itu tentu tidak hanya KPU, tetapi KPU, DPR, dan Pemerintah, ” ungkap Raka saat dihubungi, Minggu (20/9/2020).

Ditegaskan Raka, sebelum adanya kata sepakat bahwa pilkada ditunda, KPU MENODAI tetap melaksanakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020. PKPU itu berisikan tentang tahapan, kalender, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan.  

“Sikap KPU, sebelum ada perubahan mengenai keputusan penundaan, maka KPU tentu melaksanakan PKPU Nomor 5 tarikh 2020. Tahapan itu tentu dilaksanakan karena sebagai satu peraturan KPU, maka dia masih berlaku & mengikat semua pihak, ” ujarnya.  

Terhadap berbagai permasalahan, terutama aspek kesehatan, KPU disebutkan dia medium berupaya mencari cara agar penyerasian yang dilakukan semua pihak dapat berjalan secara maksimal dalam mengarahkan protokol kesehatan.  

Menurutnya, hanya tersedia satu kata kunci dalam gelaran Pilkada 2020 di tengah pandemi, yakni patuhi protokol kesehatan. “Ini tentu perlu dicarikan jalan keluarnya, terutama bagaimana cara koordinasi menjelma lebih efektif, ” jelas Tempat.

“Semua pihak berkoordinasi dan yang tak kalah penting adalah komitmen untuk patuh pada protokol kesehatan. Oleh sebab itu kata kuncinya ada di situ. Kepatuhan dan disiplin protokol kesehatan ini menjadi semakin urgen, harus dilaksanakan oleh semua pihak minus terkecuali, bukan hanya KPU sebagai penyelenggara saja, ” lanjut Raka.

Dia menegaskan, langkah-langkah yang dijalankan KPU semata-mata hanya mematuhi peraturan norma yang ada. Menurutnya, tidak tersedia niatan KPU untuk menambahkan ataupun bahkan mengurangi urgensi yang sudah diatur dalam kaidah hukum.

“Dikembalikan pada peraturan perundang-undangan. Ketika mekanisme hukumnya demikian karena kita negara patokan tentu itu yang menjadi patokan KPU. Tidak boleh kemudian kami melebihi atau mengurangi apa dengan memang menurut hukum sudah diputuskan. ” tandas Raka, Komisioner KPU RI menanggapi agar pelaksaan Pilkada Sinkron 2020 ditunda. (*)