Menkeu RI dan DPR RI Tetapkan Postur Sementara RAPBN 2021

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Postur sementara RAPBN 2021 (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021) hasil pertimbangan dan pembahasan bersama Menkeu RI dan DPR RI telah ditetapkan.

Kaum komponen mengalami perubahan angka jika disandingkan dengan RAPBN yang telah dibacakan oleh Presiden pada 14 Agustus 2020 lalu.

Postur sementara tersebut dipaparkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja dengan Badan Perkiraan DPR Jumat (11/09/2020).

Ia memaparkan sangkaan dasar ekonomi makro yang dijadikan landasan APBN 2021 disepakati kemajuan ekonomi dan cost recovery menjalani perubahan, sementara inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat bunga SBN 10 tahun, harga minyak mentah Nusantara, lifting minyak bumi, dan lifting gas bumi tetap.

Berikut rincian kesepakatannya: pertumbuhan ekonomi 5, 0%; inflasi 3%; nilai tukar rupiah Rp 14. 600; tingkat bunga SBN 10 tahun 7, 29%; nilai minyak mentah Indonesia 45US$/barel, lifting minyak bumi 705 ribu barel per hari; lifting gas bumi 1. 007 ribu barel sama minyak per hari; cost recovery 8, 0 miliar US$. Namun untuk sasaran dan indikator pendirian yang disepakati yaitu tingkat pengangguran 7, 7-9, 1%; tingkat kekurangan 9, 2-9, 7%; gini ratio 0, 377-0, 379; IPM 72, 78-72, 95; nilai tukar petani 102; nilai tukar nelayan 104.

Menkeu RI juga memaparkan target penurunan pendapatan negara dari semula dalam Rp 1. 776, 4 triliun menjadi Rp 1. 743, 6 triliun yang disebabkan penurunan target penerimaan perpajakan.

“Dikarenakan perkembangan penerimaan perpajakan hingga bulan Agustus ini & diproyeksikan hingga akhir tahun memang baseline akan lebih rendah dari Perpres 72/2020, ” jelas Menkeu RI.

Sehingga ia menjelaskan perlu dilakukan perubahan agar menggambarkan kondisi realistis yang dihadapi. Namun demikian, di tengah penurunan target penerimaan retribusi, target penerimaan kepabeanan dan bea ditargetkan meningkat Rp 1, 5 triliun dengan extensifikasi barang tepat cukai dan PNBP ditargetkan naik Rp 4, 7 triliun.

Sedangkan sejak sisi belanja negara, Menkeu MENODAI menyampaikan adanya kenaikan untuk sumbangan LPG sebesar Rp 2, 4 triliun sebagai akibat penambahan volume LPG dari semula dalam RAPBN 7, 0 juta menjadi tujuh, 5 juta MT dan biaya bagi hasil turun Rp 0, 8 triliun.

Menkeu juga menyampaikan adanya perubahan defisit APBN pada RAPBN 2021.

“Dengan mempertimbangkan ketidakpastian di di dalam tahun 2021 dan program dengan telah disusun dan dibahas sebab kementerian dengan komisi sementara lantaran sisi pendapatan terjadi perubahan oleh sebab itu defisit anggaran mengalami kenaikan 0, 2% dari yang disampaikan Presiden, ” ungkap Menkeu RI. Sehingga defisit anggaran menjadi 5, 7% PDB atau pembiayaan meningkat Rp35, 2 triliun.

Di akhir paparannya mengenai postur sementara RAPBN 2021 di gedung DPR RI, Menkeu MENODAI menegaskan bahwa Pemerintah akan mengelola disiplin fiskal dengan defisit tak lebih dari 5, 7% PDB dan apabila terjadi perubahan pangkalan dari pendapatan, akan dilakukan offset dari sisi belanja dengan refocusing atau melakukan prioritas yang lebih penting. (*)