Ditandatangani Plt Kepala OPD, DPRD Bondowoso: RKPD yang Diajukan Tidak Pasti

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – DPRD Bondowoso  mengecap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)  yang diajukan oleh 11 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pemkab tak sah. Hal itu karena susunan yang diajukan  ditandatangani oleh kepala OPD yang statusnya masih Plt (pelaksana tugas).

Informasi yang dihimpun, total 11 OPD di Pemkab Bondowoso yang masih dijabat Plt yaitu Dinas PUPR, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Perumahan dan Kawasan, Dinas Pertanian, RSUD Koesnadi, BKD, Bakesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup serta Perhubungan (DLHP), Inspektorat, Dinas PPKB, dan Disparpora.

DPRD Bondowoso menganggap tak sah  karena kewenangan pejabat Plt sangat terbatas. Salah satunya tak bisa mengambil kebijakan  yang bersentuhan dengan alokasi anggaran. Karenanya, DPRD  akan mengembalikan berkas pengajuan ke Pemda.

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H Tohari mengatakan, dalam pembentukan RKPD dan penyerahan KUA PPAS, seluruh pejabat Plt melanggar metode dan melampaui wewenang.

Adapun Plt tersebut melanggar Undang-Undang nomor 30 Tarikh 2014, tentang administrasi pemerintahan. Tulisan Edaran (SE) BKN nomor 2 Tahun 2019. Bahkan juga mengabaikan Perbup nomor 48 Tahun 2020.

Di dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014, pada pasal 14 ayat (7). Kalau badan dan/atau pejabat pemerintah dengan memperoleh wewenang melalui mandat. Tidak berwenang mengambil keputusan atau kesibukan yang bersifat strategis, yang berpengaruh pada perubahan status hukum dalam aspek kepegawaian dan alokasi anggaran.

“Ini juga diperjelas SE BKN 2 Tahun 2019, yang dimaksud keputusan atau tindakan yang bersifat strategis. Adalah tindakan yang berdampak gembung terhadap perubahan rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah, ” papar politisi PKB tersebut.

Tak hanya itu, lanju dia, bahkan dalam Perbup yang sudah ditandatangani bupati Bondowoso, di pasal 6 ayat (7) disebutkan, Plh dan Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau kegiatan dalam aspek alokasi anggaran.  

“Antara lain, menyusun dan membuat anggaran baru. Merubah anggaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Serta tak boleh menandatangani kebijakan yang bersifat substansial yang berpengaruh pada status hukum pada arah alokasi anggaran, ” paparnya.

Dalam pengkajian anggaran tahun 2021, ternyata dokumen seperti RKPD ditandatangani Plt. “Itu tidak benar, karena tak bisa kepala OPD Plt menandatangani dokumen yang berkaitan dengan alokasi taksiran. Ini baru diketahui setelah hadir di DPRD, ” tegasnya.

Bahkan sesudah diklarifikasi, penyusun Perbup juga tidak paham konsekuensi hukumnya. “Maka buat pembahasan APBD Tahun 2021 saya anggap cacat prosedur. Saya mengambil ke pimpinan untuk ditunda dulu, ” ujar H Tohari, Kepala Komisi I DPRD Bondowoso. (*)