UNICEF dan DPR RI Kupas Memihak Kontra Pembelajaran Daring di Webinar Match! TIMES

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pendidikan daring masa pandemi menimbulkan kontroversi. Terutama berbagai permasalahan di arus bawah. Panel perbincangan webinar Match! TIMES mengupasnya secara sempurna bersama para pemerhati pendidikan, UNICEF serta DPR RI.  

Webinar series bertajuk Pro Kontra Tuntutan Masuk Sekolah Saat Pandemi menghadirkan Wakil Kepala Komisi X DPR RI Hetifa Sjaifudian, Specialist Child Protection UNICEF Naning Pudjijulianingsih, Psikolog Anak Kak Seto Mulyadi, Jurnalis Sahabat Budak (JSA) Wahyoe Boediwardhana, Kepala TK Riverside Surabaya Puspito Rahayuni serta Pemimpin Redaksi TIMES Indonesia Yatimul Ainun sebagai keynote speaker.  

Berbagai kisah kendala pembelajaran daring terangkum dalam tiap pemaparan narasumber. Lupa satunya terungkap saat Yatimul Ainun meneteskan air mata.

Melalui TIMES Ingat, ia melihat langsung kesulitan ekonomi para orang tua siswa dengan memiliki keterbatasan mengakses pendidikan penyesuaian baru ini. Terutama di wilayah pedesaan.  

“Ini menjadi persoalan untuk kita semua. Saya mencoba membina solidaritas melalui TIMES Peduli. Tetapi kepedulian itu juga tidak bisa menjamin secara keseluruhan, ” terangnya membuka diskusi, Kamis (6/8/2020).

Senada, Besar TK Riverside Surabaya Puspito Rahayuni mengisahkan saat mengajar tidak bisa maksimal menuntut anak-anak untuk melancarkan daring.  

“Pada awal pertama kali pemerintah memberitahukan libur karena pandemi Covid-19 anak-anak senang bukan berperan karena libur panjang. Setelah tersebut mereka jenuh. Mereka kurang pemfokusan untuk belajar, ” ujarnya.  

Apalagi selama ini siswa tidak mampu melakukan belajar tanpa pendampingan. Oleh sebab itu seharusnya orang tua bisa mengiringi. Namun terkendala berbagai kesulitan.  

“Karena sekolah kami menengah ke bawah jadi kadang ada orang primitif yang punya handphone atau dibawa bekerja dan anak-anak tidak pernah bawa handphone sendiri, ” imbuhnya.  

Wahyoe Boediwardhana yang aktif menggeluti isu terkait anak dan hawa melalui Jurnalis Sahabat Anak merekam reportase temuan fakta di lapangan saat proses belajar daring pertama di Wilayah Jawa Timur serta Jawa Tengah.  

“Berdasarkan tracing ana ketika menggali data di lapangan baik itu di Jatim maupun Jateng, kami melihat sebenarnya tersebut adalah kelemahan Bangsa kita di dalam hal mitigasi potensi ancaman dengan mungkin akan timbul, ” katanya.

Jika dihitung, sudah 116 hari pembelajaran daring berlangsung sejak pandemi Covid-19. Pada awalnya siswa senang sebab libur sekolah cukup panjang. Namun lambat laun mereka bosan & ingin kembali pada situasi lazim.  

“Ada dua kelompok di asosiasi kita yang saling berhadapan. Sebab keduanya memiliki argumentasi yang sama-sama kuat dan masuk akal. Akan tetapi ini juga harus dipahami tidak sebuah solusi konkrit di periode depan, ” jelasnya.  

Bagi bangsa yang kontra rata-rata mengeluhkan keterbatasan sinyal, gagap teknologi serta penguasaan ekonomi masyarakat terbatas untuk menutup kebutuhan di atas. Rata-rata orang tua sudah terpuruk dengan risiko PHK maupun yang sudah menjalani PHK. Sehingga beban sosial mereka cukup tinggi.  

“Dan itu sedang harus ditambah dengan mengajar anak-anak di rumah menggantikan guru, ” ujarnya dalam diskusi panel yang dipandu oleh Alvin Ramadhin tersebut.  

Sedangkan bagi masyarakat pro di dalam proses pembelajaran jarak jauh rata-rata memiliki pemikiran lebih bijaksana serta kemampuan menelaah tingginya tingkat persebaran Covid-19 di Indonesia. Pada umumnya mereka berlatar belakang well educated (berpendidikan) dan memiliki kekuatan finansial lebih. Sehingga trial pemerintah menggelar kembali sekolah menjadi kekhawatiran terpisah akan adanya klaster baru.  

“Mereka memiliki pemahaman bahwa kesehatan ini adalah nomor satu dan mengambil menahan anak-anak masuk sekolah, ” imbuh Wahyoe.  

Dua kubu tersebut saling berhadapan. Pemerintah sebagai leader cenderung memiliki kelemahan mitigasi dalam hal tersebut.   Kendati itu adalah sebuah kasus baru namun tetap tidak bisa diabaikan. Ia mengimbau agar pemerintah dan stakeholder saling melengkapi dalam memecahkan permasalahan ini. Wahyoe juga memuji kegiatan TIMES Peduli yang turun menyerahkan bantuan kuota hingga gawai.  

“Saya salut dengan yang dilakukan sebab kawan-kawan TIMES Indonesia, ” ucapnya.  

Kak Seto Mulyadi menguraikan benar dasar anak sesuai dengan kaidah undang-undang perlindungan anak. Mulai sahih hidup, hak tumbuh kembang, benar perlindungan dan hak partisipasi.  

“Dalam hak perlindungan, artinya jika era ini terpaksa harus belajar pada rumah dulu mohon juga lengkap kasih sayang tidak ada kebengisan, ” terang Kak Seto.  

Masa ini jumlah anak Indonesia mencapai 79, 55 juta atau sejumlah 30 persen. Sehingga pendidikan budak merupakan prioritas. Terutama pembelajaran jarak jauh via online.  

“Ini dengan harus kita pikir bersama termasuk masalah pendidikan, ” imbuhnya.  

Penuh kisah ketika anak-anak belajar dengan daring di tengah pandemi Covid-19. Terkadang anak mengantuk di ribaan ayah atau bunda karena piawai TK harus belajar daring menentang layar lebih dari satu jam. Sementara anak-anak memiliki kecenderungan senang bermain dan berpetualang. Anak-anak mengeluh bosan, sedangkan orang tua jenuh dan stres.  

“Lalu pertanyaannya mari dong mulai masuk sekolah, ” terang pencipta karakter Si Komo tersebut.  

Namun, Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Anak dan Perempuan telah menyerahkan rambu-rambu lima siap.   Mengungkung siap wilayah, siap anak, siap keluarga, siap sekolah dan siap infrastruktur. Rambu-rambu ini menjadi petunjuk bersama untuk menentukan apakah anak-anak sudah siap kembali masuk madrasah.  

“Jika satu saja tidak jadi, maka mohon dengan hormat menetapkan kepentingan terbaik bagi anak lindungi anak-anak. Pendidikan penting, tapi jauh lebih penting kesehatan anak dan juga keselamatan hidup anak, ” terang Kak Seto.  

Bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendokumentasikan jumlah anak korban virus Corona di Indonesia menempati posisi sempurna untuk Wilayah Asia bahkan jalan Asia Pasifik.  

“Ini tentu kudu menjadi pertimbangan kita. Demi perhatian terbaik bagi anak, biarlah zaman ini anak belajar di panti saja dengan segala upaya dengan bisa kita lakukan, ” ujarnya.  

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifa Sjaifudian menekankan karakter wakil rakyat sebagai pembuat kebijakan terhadap pemerintah terkait proses pendidikan saat ini.  

Beberapa masyarakat memprotes bahwa kebijakan ini belum dirasakan terutama bagi pendidikan di daerah. Sebagai legislator, jelas Hetifa, tunggal sektor yang mendapat amanah di dalam konstitusi dan wajib dibiayai ialah sektor pendidikan.  

“Sebetulnya ini ialah waktu untuk menggunakan. Ini perkara politik anggaran di mana (porsi pendidikan) 20 persen sekurang-kurangnya perkiraan pendapatan belanja nasional maupun kawasan, ” paparnya.  

Diketahui, perubahan perkiraan Kemendikbud tahun 2020 dari sebelumnya Rp 75, 70 triliun menjadi Rp 70, 72 triliun adalah sebagai dampak kebijakan pemerintah dalam realokasi dan refocussing Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 untuk mendukung penanganan petaka non-alam ini.  

“Tahun ini kira-kira Rp 5 triliun tidak kita sumbangkan untuk menangani Covid-19. Oleh sebab itu sisanya adalah Rp 70 triliun untuk seluruh Indonesia tentu sekadar tugas DPR RI yang mula-mula adalah melakukan refocusing anggaran, ” tambahnya.  

Dalam membuat kebijakan, Tip X DPR RI selalu bertandang dengan pilihan. Terkait pendidikan dalam masa pandemi, hal utama yang menjadi prioritas adalah memastikan kesehatan tubuh dan keselamatan anak. Terutama perlindungan anak dari kemungkinan terpapar Covid-19.  

“Akhirnya kebijakan yang diambil benar cenderung cari aman yang betul aman tetapi juga ada problem lanjutan, ” urainya.  

Sebagian gede anak Indonesia akan tetap melayani kegiatan pembelajaran dari rumah. Tetapi demikian, banyak hambatan-hambatan yang ditemui. Belajar dari rumah dianggap jauh dari ideal.  

Permasalahan itu antara lain minimnya akses internet, ketiadaan gawai yang memadai, tingginya bea kuota, pada beberapa daerah jaringan tidak stabil, beban tugas dengan tidak proporsional, kurangnya pemahaman dan kesiapan pengajar dalam metode pembelajaran jarak jauh serta kesulitan karakter tua dalam mendampingi proses belajar membudayakan.  

“Bahkan temuan survei Balitbang Kemendikbud, sebagian siswa belajar kurang sebab 3 jam per hari sehingga berpotensi mereduksi hak anak pada mendapatkan pendidikan berkualitas. Terutama di daerah 3 T, ” imbuhnya.  

Orang tua sendiri memiliki tanggung jawab membuat keputusan terkait nasib bani. Andai salah mengambil keputusan & tidak cermat, maka anak tidak bisa disalahkan karena misal bujang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan tubuh.  

“Kami di DPR juga mensupport keputusan untuk sementara ini mengambil yang ter-aman. Oleh sebab itu hak-hak anak ini coba kita lindungi, ” jelasnya.  

Pihaknya memajukan agar Kemendikbud segera menerbitkan kurikulum adaptif pembelajaran jarak jauh, mengambil ketersediaan gawai di seluruh wilayah dengan terobosan kebijakan inovatif, daerah yang telah memenuhi syarat epidemiologi untuk kembali membuka sekolah dan bekerjasama dengan IDAI setempat, madrasah menjadi unit emergency dan hanya dibuka pada saat siswa memerlukan.  

Specialist Child Protection UNICEF Naning Pudjijulianingsih menjabarkan secara highlight tentang kemungkinan masuk sekolah dalam situasi seperti ini.  

“Untuk anak tidak bisa kita buatkan kebijakan yang berubah-ubah. Karena anak juga kemaluan konsistensi dalam menjalani rutinitasnya, ” terang Naning.  

UNICEF mengimbau agar hak anak terpenuhi. Antara lain mengajak bicara anak-anak secara rutin. Selain itu, pendampinga anak-anak memerlukan pendampingan dalam belajar.  

“Saya ingin mendorong forum anak yang telah ada untuk diajak berbicara. Memutar tidak dia bisa mengusulkan barang apa yang ingin dilakukan untuk mengurangi kebosanan dan kejenuhan, ” imbuhnya dalam webinar Match! TIMES yang membahas  Pendidikan daring masa pandemi beriringan para pemerhati pendidikan, UNICEF  serta DPR RI.   (*)